Persiapan Rakernis : Pembangunan Perikanan dan Kelautan Menyongsong MEA

Persiapan Rakernis : Pembangunan Perikanan dan Kelautan Menyongsong MEA

Persiapan Rakernis : Pembangunan Perikanan dan Kelautan Menyongsong MEA

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau berperan dalam pembangunan perikanan dan kelautan di Provinsi Riau. Pengembangan perikanan dan kelautan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan misi Gubernur Riau yang menempatkan laut sebagai halaman depan di Provinsi Riau.

Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan perikanan dan kelautan di di Provinsi Riau saat ini bisa dijadikan dasar dan pijakan dalam membuat perencaaan program tahun berikutnya. Kegiatan yang dikemas dalam program perikanan dan kelautan harus mendukung agenda pembangunan nasional yaitu pro poor, pro job, pro growth dan pro environment.

Program yang baik tentu dibuat secara sistematis, terencana, terstruktur, mantap dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan perikanan dan kelautan. Usulan kegiatan bisa mengintegrasikan  berbagai aspek pembangunan perikanan dan kelautan yang sinergis antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, yang berujung kepada suatu Program perikanan dan kelautan yang tepat sasaran dan terarah.  Dalam rangka mensinergikan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten terkait dengan usulan program dan kegiatan serta  meningkatkan koordinasi lintas sektoral, maka dilaksanakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis)  Pembangunan Perikanan dan Kelautan Tingkat Provinsi.

Rakernis Pembangunan Perikanan dan Kelautan Tingkat Provinsi akan dilaksanakan tanggal 24 - 26 Februari 2016 di Grand Jatra Hotel Pekanbaru.  Dalam acara Rakenis ini menghadirkan beberapa pejabat eselon setingkat Direktur di Sekretatis Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Anggota DPRD Provinsi Riau, Bappeda Riau, dan Dinas Teknis Perikanan di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau. Tujuan dari Rakernis ini adalah: (1) mengevaluasi kegiatan Perikanan dan Kelautan yang sudah terlaksana di tahun 2015; (2) pemantapan dalam melaksanakan kegiatan perikanan dan kelautan di tahun 2016; dan (3) menyusun usulan Program Kegiatan dan Anggaran Perikanan dan kelautan tahun 2017.